SATPOL PP KAB. WAJO

Friday, February 21, 2014

DIKLAT DASAR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN WAJO


DIKLAT DASAR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN WAJO


Dalam struktur organisasi Pemerintah Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah salah satu dari sedikit unit kerja Pemerintah daerah yang tidak memiliki wewenang untuk membuat kebijakan. Setiap kegiatan penertiban Satpol PP merupakan konsekuensi dari suatu kebijakan yang disusun oleh dinas tata kota dan dinas lainnya yang kemudian ditetapkan oleh pimpinan daerah disetiap level pemerintah yaitu Gubernur, Bupati/Walikota, dan Kecamatan. Satpol PP merupakan unit kerja yang tidak memiliki privilege untuk mempertanyakan validitas suatu kebijakan kepada pimpinan daerah. Target mereka adalah melaksanakan tugas yang diberikan untuk mencapai ketertiban sipil.
Satpol PP sebagai unsur utama Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sosok Satpol PP yang mampu memainkan peran tersebut adalah Satpol PP yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Negara, bermoral, bermental baik, professional, dan sadar akan tanggung jawab sebagai pelayan publik, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
Untuk dapat membentuk sosok Satpol PP tersebut diatas, perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur pendidikan dasar yang mengarah kepada upaya peningkatan:
1.  Sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, Negara, dan tanah air.
2. Melaksanakan tugas Penegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
3. Efisiensi, efektifitas, dan kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan semangat kerjasama dan tanggung jawab yang tinggi.
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja bahwa ketentuan Pasal 16 huruf f Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Praja mengamanatkan persyaratan untuk diangkat menjadi Polisi Pamong Praja lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.




















No comments: