SATPOL PP KAB. WAJO

Friday, September 19, 2014

PENGAWASAN/PENEGAKAN ATURAN KAWASAN LARANGAN MEROKOK 
DI TEMPET-TEMPAT TERTENTU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN WAJO



KTR (Kawasan Tanpa Rokok)    :  
Adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, menjual, mengiklankan datau mempromosikan rokok.

Dasar Hukum :
  • Perarutan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok
  • Peraturan Gubernur Sulawesi No. 52 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok
  • Peraturan Bupati Wajo No. 23 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok, pasal 4 ayat (2) mengenai kegiatan penegakan aturan larangan merokok di tempat-tempat tertentu.

Pengawasan:  
Dilakukan oleh instansi yang ditunjuk berdasarkan SK Bupati Nomor 622 Tahun 2014

Sasaran    :    
  • Tempat Umum
  • Tempat Kerja
  • Tempat Ibadah
  • Tempat Bermain Anak
  • Angkutan Umum
  • Tempat Belajar/Sarana Pendidikan
  • Saranan Pelayanan Masyarakat/Sarana Kesehatan

Objek Pengawasan:
  • Tidak ada yang merokok di kawasan tanpa rokok
  • Tidak ada asbak atau sarana pendukung merokok di Kawasan Tanpa Rokok
  • Tidak ada bau rokok yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok
  • Tidak ada puntung rokok di Kawasan Tanpa Rokok
  • Ada area merokok    

   

  
Penyerahan tanda "Kawasan Tanpa Rokok" oleh Kasat Polisi Pamong Praja Kab. Wajo 
 



Friday, February 21, 2014

DIKLAT DASAR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN WAJO


DIKLAT DASAR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN WAJO


Dalam struktur organisasi Pemerintah Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah salah satu dari sedikit unit kerja Pemerintah daerah yang tidak memiliki wewenang untuk membuat kebijakan. Setiap kegiatan penertiban Satpol PP merupakan konsekuensi dari suatu kebijakan yang disusun oleh dinas tata kota dan dinas lainnya yang kemudian ditetapkan oleh pimpinan daerah disetiap level pemerintah yaitu Gubernur, Bupati/Walikota, dan Kecamatan. Satpol PP merupakan unit kerja yang tidak memiliki privilege untuk mempertanyakan validitas suatu kebijakan kepada pimpinan daerah. Target mereka adalah melaksanakan tugas yang diberikan untuk mencapai ketertiban sipil.
Satpol PP sebagai unsur utama Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sosok Satpol PP yang mampu memainkan peran tersebut adalah Satpol PP yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Negara, bermoral, bermental baik, professional, dan sadar akan tanggung jawab sebagai pelayan publik, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
Untuk dapat membentuk sosok Satpol PP tersebut diatas, perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur pendidikan dasar yang mengarah kepada upaya peningkatan:
1.  Sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, Negara, dan tanah air.
2. Melaksanakan tugas Penegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
3. Efisiensi, efektifitas, dan kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan semangat kerjasama dan tanggung jawab yang tinggi.
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja bahwa ketentuan Pasal 16 huruf f Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Praja mengamanatkan persyaratan untuk diangkat menjadi Polisi Pamong Praja lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.




















Pengamanan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Wajo  Masa Jabatan Tahun 2014 - 2019
di lapangan Merdeka Sengkang 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN WAJO


















 

Selamat Atas Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Wajo  H.A.Burhanuddin Unru dan H.A.Syahrir Kube Dauda

Tuesday, July 9, 2013

Wednesday, June 19, 2013

Visi Misi Satpol PP Kab. Wajo


VISI

“Menjadi yang terdepan dan bertindak secara professional dalam penegakan peraturan untuk mendukung pemenuhan hak dasar masyarakat.”

MISI
  1. Memberdayakan Satuan Polisi Pamong Praja menuju Profesionalisme dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.  
  2. Meningkatkan  kualitas  Sumber  Daya  Manusia (SDM) aparatur  personil Satuan Polisi Pamong Praja.
  3. Mengoptimalkan kegiatan pengamanan/penertiban internal dan memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. 
  4. Menegakkan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala  Daerah  secara jujur dan adil.
  5. Menciptakan Rasa Keadilan dan Transparansi dalam pelaksanaan PERDA dan KDH ( Law Enforcement ).

Sunday, June 16, 2013

in_memoriam_Murliana, SE

video

MURLIANA, SE
NIP. 19760407 201101  2 002
Pangkat/Gol: Penata Muda, III/a 
Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Wajo
 7/4/1976-24/2/2012

Thursday, June 6, 2013

SAT DALMAS SATPOL PP KAB. WAJO

Satuan Dalmas Polisi Pamong Praja 
Kabupaten Wajo
 
Satuan Dalmas Polisi Pamong Praja merupakan pasukan khusus yang dibentuk untuk mengendalikan massa.

Mereka telah mendapatkan pelatihan mental, fisik dan keterampilan sehingga terbentuk menjadi pasukan yang tanggu, cermat dan trampil dalam menjalankan tugas di lapangan berdasarkan PP No. 6 Tahun 2010.

Sebagai perpanjagangan tangan Pemerintah Daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum maka anggota Sat Dalmas Kab. Wajo  selalu siap sedia dalam tugasnya dan berkerja secara profesional.